BERBAGI

Apakah kebijakan e-toll kepada masyarakat hanya sebatas menghindari kemacetan dijalan toll? Sepertinya tidak sesepele itu. Bila kita telaah lagi lebih jauh, masyarakat diwajibkan membeli kartu seharga Rp.20.000,-/kartu, dan “dipaksa” mendeposit sejumlah uang yang akan mereka gunakan untuk transaksi non tunai dijalan tol, dan tidak akan bisa refound bila ada sisa saldo.

Untuk masyarakat jakarta sendiri ada 9,6 juta jiwa. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah mobil pribadi sebanyak 3.226.009 unit, mobil barang 673.661 unit, bus 362.066 unit, dan kendaraan khusus 137.859 unit. Bisa dikalkulasikan jumlah sebanyak itu diwajibkan memiliki kartu e-toll dan juga mendeposit sejumlah uang. Masihkah berpikir hal ini sebatas mengurangi dampak kemacetan di jalan toll?

Menurut Undang-undang Mata Uang Pasal 23 “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah”. Apakah ini tidak bertentangan dengan Undang-undang yang ada? Ada apa dibalik kebijakan ini? Bila alasannya hanya menghindari penumpukan di pintu tol, apakah tidak ada solusi lain selain menghianati Undang-undang yang ada?

Kita tunggu sosialisasi dari pemerintah, apakah dengan kebijakan seperti ini agar kita tidak tertinggal teknologi, atau memang ada economy ala casino dalam kebijakan ini.