BERBAGI
jokowinomics - jokowi ekonomi pancasila
Ilustrasi © ARI/Jokowinomics

Jakarta, jokowinomics.com – Dalam pidatonya di depan yang hadir dalam acara Ulang Tahun PDIP yang ke 44, Jokowi menyebutkan akan merancang Ekonomi Panca Sila.

Yang kami amati sejak pemerintahan Soeharto pernah didengungkan Ekonomi Kerakyatan, sampai sekarang tidak jelas. Maklum Zaman pak Harto tim ekonomi pak Harto dijuluki Mafia Berkeley. Masih juga di zaman pak Harto, Indonesia harus tunduk kepada Rezim IMF. Semua Kebijakan Ekonomi Indonesia harus tunduk kepada Letter of Intent dari IMF.

Bahkan di Era pemerintahan SBY kami teliti bahwa sumber segala sumber hukum di Indonesia itu bukan lagi UUD 45 atau Panca Sila melainkan sumber segala sumber hukum di Indonesia adalah LOI atau Letter of Intent dari IMF.

Coba saja di uji UU Keuangan dan Perdagangan sampai UU Buruh sekalipun semua sesuai dengan LOI. Sampai sekarang di Era Jokowi APBN melampaui ambang batas UU langsung antek IMF Sri MUlyani dipanggil balik. Tragis.

Dalam Tulisan saya berjudul Cerita Horor dibalik suksesnya Tax Amnesty sudah kami uraikan secara sangat jelas ternyata Jokowi JK adalah pengagum berat Neolib dengn cikal bakal nya adalah “Washington Consensus”. (Baca Jokowinomics.com : “Cerita Horor Di Balik Suksesnya Tax Amnesty).

Mana Janji mereka untuk menjalankan Trisakti Soekarno sesuai sumpah mereka di atas kapal Phinisi sesudah pengumuman KPU sebagai pemenng pemilu dan sumpah mereka di depan gedung MPR/DPR sewaktu dilantik??.

Coba Simak berita di bawah ini :

SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KKP KOMITMEN BANTU PENGUSAHA PRIBUMI

JAKARTA (18/1) – Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menyampaikan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membantu mendorong perkembangan pengusaha dalam negeri atau pribumi (lokal), terutama dalam hal ini para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bidang kelautan dan perikanan.

Hal tersebut diwujudkan melalui kebijakan afirmatif atau affirmative (action) policy yang diarahkan pada program pembangunan konglomerasi pribumi yang selama ini dinilai tertinggal jauh dari pengusaha non pribumi.

“Affirmative policy. Policy keberpihakan, karena harus melindungi pribuminya. Kenapa? Karena pribumi belum siap bertarung dengan non pribumi, dan sekarang pemerintah akan menggulirkan program membangun konglomerasi pribumi, membangun perusahaan pribumi, supaya kuat,” ungkapnya dalam Retreat KKP Tahun 2017 di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (18/1).

Susi mengatakan, kebijakan ini didasarkan pada komitmen pemerintah untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Susi menyebutkan, saat ini 53 persen tanah negara dikuasai oleh rasio 0,0003 penduduk Indonesia. Menurutnya, satu korporasi besar non pribumi bisa menguasai hingga 12-20 juta hektar tanah negara.

Menurut Susi, lemahnya pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia, terutama daerah Sumatera dan Kalimantan terjadi akibat dominasi penguasaan lahan oleh pengusaha asing. Dominasi korporasi oleh non pribumi ini disebut telah memperlebar rasio ketimpangan ekonomi sandang, pangan, dan livelihood hingga 0,41.

“Pemerintah sadar bahwa affirmative policy itu harus dilakukan. Jadi kita harus punya keberpihakan. Bukan kita menganggap non pri(bumi) atau non-Indonesia asli itu bukan bangsa Indonesia, bukan itu. Akan tetapi, melihat situasi dan kondisi saat sekarang, di mana satu persen (penduduk) menguasai 70 persen ekonomi Indonesia,” paparnya.

KKP akan berpihak kepada pribumi salah satunya dengan mempermudah izin usaha untuk pribumi. Hal ini diperlukan agar nelayan Indonesia tidak tertindas oleh aktivitas korporasi-korporasi besar non pribumi. Affirmative policy ini ditujukan untuk membangun bangsa dengan menjaga keseimbangan dan keadilan.

“Kalau tidak (diberlakukan affirmative policy), tidak bisa nelayan dapat ikan. Wong di tengah laut (hasil laut) diambilin. Pengetahuan mancing orang Bitung pasti kalah dengan orang Philippines. Kalau mereka tidak dikasih break, jeda untuk belajar, ya tidak akan menang sampai kapan pun. Di sinilah pemerintah sebagai regulator. Regulating itu termasuk adjusting, adjuster,” terangnya.

Susi pun tak menampik, selama ini sekitar 60-70 persen APBN, termasuk KKP masih dikuasai pemborong non pribumi. Untuk itu, Ia mengarahkan jajaran KKP untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha UMKM pribumi memenangkan proyek. Ia juga akan menindak tegas jajaran KKP yang diketahui ‘bermain’ untuk menguntungkan asing dan lemah komitmennya terhadap affirmative policy.

“Kalau semua petugas negara, departemen kita, dan departemen lain berpikir sama, saya yakin dalam 5 tahun ke depan akan banyak pengusaha-pengusaha Indonesia tangguh karena mereka dapat kesempatan untuk mempunyai proyek untuk dapat program pemerintah,” tandasnya.

Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas.
Tunggu dulu ….

Mungkinkah ini bentuk dari janji jokowi yang akan menciptakan Ekonomi PancaSila ala Jokowi???Apakah ini adalah konsep awal Ekonomi PancaSila ala Jokowi?? Walahualam..

Namun kalau dipelajari esensi dari siaran pers Menteri Susi tersebut diatas ternyata sama saja dengan “Redistribusi Aset “ ala pak Harto sebelum lengser dulu…

Salut buat Ibu Susi..

Tapi bagaimanapun sesuai dengan nama laman kami Jokowinomics.com dengan semboyan Ekonomi Trisakti versus Ekonomi ala Casino, tulisan ini merupakan tulisan sesuai tujuan dari laman kami untuk selalu menyandingkan kebijakan ekonomi Jokowi dengan Ekonomi ala Casino.. Selamat membaca…