BERBAGI
jokowinomic-ojk-bi-jokowi

Jakarta, jokowinomics.com : Quo Vadis Konsep EKONOMI PANCASILA ala Jokowi??? Beberapa kali sidang kabinet di awal tahun ini, Presiden mengangkat topik tentang masalah kesenjangan sosial dan meminta pembantu pembantunya mengatasi masalah krusial ini dengan program yang jelas. Sayang isu ini tidak menggelegar akibat ditutupi oleh isu dan demo demo anti Ahok.

Demo demo ini menyebabkan isu utama Negara kita yang paling penting dan mendesak ini tertutup oleh isu isu sepele semisal ras dan agama dalam pilkada. Sangat disayangkan.

Presiden pun kelihatan linglung mencari cara mengatasi masalah ini. Betapa tidak, dalam beberapa sidang kabinet disebut tentang keseriusan pemerintah mengatasi kesenjangan sosial kemudian sidang kabinet berikutnya mengangkat topik tentang upaya upaya pemerataan dan yang membuat saya terkejut di depan Hari Ulang Tahun PDIP, di dalam pidatonya Presiden melontarkan akan mencetak Ekonomi Panca Sila.

Apa dan bagaimana bentuknya nga jelas, sampai sampai dalam tulisan saya tentang Ekonomi Pancasila ala Jokowi saya me raba raba apakah pernyataan menteri kelautan dalam siaran pers KKP tentang KKP komitmen bantu pengusaha pribumi, apakah ini sejatinya yang dimaksud dengan Ekonomi Pancasila ala Jokowi. (Baca Tulisan saya tentang Ekonomi Pancasila ala Jokowi, jokowinomics.com).

Janji Presiden pada Ultah PDIP yang ke 44 bahwa sebentar lagi akan dirumuskan dan diumumkan bentuk Ekonomi Pancasila tetap kami tunggu.

Lagi lagi kemarin didepan pelantikan pengurus partai Hanura, Presiden melontarkan gagasan mengatasi kesenjangan dengan tiga pilar yaitu :

  1. Akan memberi Hak rakyat di bidang Agraria dan Redistribusi asset.
  2. Membantu Permodalan Pengusaha Kecil.
  3. Segera membangun banyak vocational studies untuk membantu meningkatkan ketrampilan.

Mampukah konsep dan gagasan ini mengatasi masalah kesenjangan?

Dalam tulisan saya dengan judul “ Cerita Horor di balik suksesnya tax amnesty” (baca di laman Jokowinomics.com), saya berkesimpulan bahwa memang Jokowi JK ternyata pengagum neolib bahkan lebih neolib dari SBY.

Neolib hanya membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Bahkan begitu deficit anggaran Negara melewati ambang batas ditentukan, Presiden Jokowi langsung memanggil Sri Mulyani (antek neolib? ) dan menjadi menteri Keuangan.

Apa apa saja poin poin ‘Washington Consensus” yang merupakan cikal bakal neolib itu, secara gamblang dan jelas sudah saya tulis dalam tulisan saya berjudul “ cerita horror di balik suksesnya tax amnesty” dalam laman jokowinomics.com.

Mari kita simak dimana letaknya konsep Presiden Jokowi mengenai 3 pilar tadi bisa membuat nya gagal menyelesaikan masalah kesenjangan.

Tentu tidak semua poin poin “Washington Consensus” itu jelek tapi yang paling harus di soroti dan memang harus diambil tindakan perubahan yang drastic adalah peranan Bank Indonesia dan tentunya OJK.

Disebutkan seorang mantan Gubernur BI bahwa memang BI adalah gudang neolib.
Rasanya UU Bank Indonesia dimana BI sudah independen dan Gubernur BI tidak masuk lagi dalam kabinet segera harus dirubah. Dalam UU Bank Sentral tersebut dikatakan bahwa pemerintah tidak boleh mengintervensi kebijakan BI antara lain dalam menetapkan sukubunga dan menjaga nilai tukar.

Bank Indonesia dan OJK terlalu memanjakan bank bank dan mereka (bank bank) sangat menikmati “comfort zone” (zona nikmat) mereka sehingga tidak mau menjadi agen intermediary membantu permodalan usaha rakyat lagi. Apalagi konon ada Bandar Bandar akias mafia mafia yang menyulitkan turunnya sukubunga dan praktek praktek mafia perbankan lainnya yang modus operandinya pasti OJK dan BI tau tapi tidak mau tau atau melakukan pembiaran?.

Barangkali terlalu keras kalau dikatakan melakukan pembiaran, tapi karena masalah perbankan dan keuangan dianggap sangat sensitif dan dibutuhkan penanganan demi menjaga stabilitas keuangan dan perbankan sehingga perlakuan BI dan OJK sangat “market friendly” sehingga mereka sangat hati hati membuat teguran bahkan skorsing karena nanti dapat membuat onar dan keguncangan sehingga BI dan OJK bahkan tidak berani melakukan apa apa. Waduh waduh… Jadi BI dan OJK bekerja untuk tidak melakukan apa apa.. hebat sekali.

Presiden berani nga mengganti mereka termasuk sistim yang selama ini berbasis neolib demi suksesnya konsep Jokowi untuk pemerataan dan mengurangi kesenjangan???

Banyak pengusaha yang baik terpaksa harus ke rentenir. Apalagi pengusaha kecil dengan bunga di atas 20 persen. Pengusaha besar saat ini menikmati sukubunga kredit 10 persen, sementara pengusaha kecil menengah harus membayar 25 persen.. Mana peranan BI dan OJK, Lagi lagi Pembiaran??,

Aneh akhirnya muncul ide BI dengan mengucur dana bunga khusus melalui KUR tapi sayangnya masih jauh lebih tinggi dari 10 persen yang diberikan kepada pengusaha besar. Mustinya lebih kecil dengan sukubunga kepada pengusaha besar kalau perlu dengan subsidi sebagai wujud kepedulian pemerintah untuk memotong kesenjangan.

Muncul ide lagi lagi dengan keputusan politik kalau perlu mengambil dana APBN untuk membayar asuransi agar bank dapat menyalurkan lebih agresif minimal 10 atau 20 kali lipat dari dana asuransi yang disiapkan pemerintah. Dan inilah konsep sesungguhnya pemangkasan kesenjangan. atau redistribusi asset yang dimaksud Jokowi?? Walahualam.

Ketakutan BI kalau bunga rendah nanti kurs rupiah jebol…Nga ada hubungan lagi kale… Yang jelas inflasi juga banyak disebabkan oleh kebijakan moneter BI yang salah. Yang ikut menyumbangkan factor penyebab inflasi. Mau bukti? Silahkan Tanya orang BI.. Teori Irving Fischer…hehe..

Salah satu poin dalam “Washington Consensus (cikal bakal neolib) adalah “Stabilisasi” yaitu ‘at all cost’ inflasi harus ditekan walaupun tidak ada pertumbuhan dan bisnis tidak jalan yang tentunya menimbulkan pengangguran.

Inflasi rendah ternyata hanya menguntungkan kalangan atas dan menengah dan memang bagi masyarakat bawah inflasi rendah tetap masih merupakan “barang mewah” alias “luxurious thing”. Padahal Masyarakat kecil hanya membutuhkan lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan. Nga mikir punya mobil, tabungan atau pun beli Dolar.

Pernah saya sampaikan di tv kalau perlu BI dibubarkan saja karena kerjaannya hanya me naik kan suku bunga dan menghabiskan cadangan devisa untuk intervensi rupiah… Ataupun BI dipertahankan tapi penderitaan rakyat dan kesenjangan social terus berlanjut. Pilih yang mana…

Masyarakat merindukan kapan BI bisa membuat suku bunga di bawah 5 persen. Dunia usaha pasti menggeliat dan terjadi pemerataan serta penguranagn kesenjangan. Kita pun bisa bersaing dengan dunia usaha Negara lain yang saat ini Negara lain di Asean bunganya saja dibawah 5 persen.

Memang ternyata nga perlu konsep konsep sulit (alias text book) dan canggih.

Semoga.