BERBAGI
jokowinomics-ojk-integritas
source: google

Jakarta, jokowinomics.com : Calon Dewan Komisioner OJK sementara mengikuti tes sebagaimana persyaratan yang diwajibkan menjadi calon anggota DK OJK periode 2017-2011 yaitu memiliki akhlak,  moral dan integritas yang baik,  cakap dan tidak bermasalah hukum. Sebanyak 35 orang lulus seleksi tahap ke 3 pemilihan dewan komisioner OJK periode 1017- 2011.

Yang menarik ada 5 petahan tidak lolos tes integitas. Wow. Apa yang terjadi. Lembaga yang mengawasi asset perbankan sebanyak 6.607 trilun, asuransi sebanyak 913,7 triliun, lembaga pembiayaan sebanyak 499,12 triliun, dana pension 233, 68 triliun ( kontan 18/1/2007), terbukti selama ini belum kredibel. Ini membuktikan yang mengurus OJK sekarang ini setelah dilakukan test tahapan ke 2 berupa penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah.

Panitia seleksi juga minta masukan dari KPK, PPATK (Pusat Pelaporan, dan Analisa Transaksi Keuangan) memang bermasalah. Mengerikan….lembaga yang mengawasi sekitar rp. 8250 triliun bermasalah dari segi integritas ini bukan hal kecil. Dengankata lain mereka tidak lulus tes integritas.

Hal ini harus mendapat perhatian khusus bahkan merupakan skandal lebih besar dari KTP elektronik. Skandal KTP El. ini pun harus perlu diteriak ke public oleh kepala KPK sendiri dengan me wanti wanti akan ada kekacauan ekonomi atau politik pada saat sidang pertama kasus KTP El pada kamis 9 maret 2017.

Kepala KPK meminta perhatian publik karena mungkin jajaran komisioner kpk sendiri sudah terpecah karena beda pendapat soal penangan kasus ini yang sudah memakan waktu ber tahun tahun.

KPK pun sangat hati hati menangani urusan bancakan bagi bagi uang dalam jumlah triliunan kepada eksekutif, legislative dan judikatif, takut terjadi kekacauan ekonomi dan politik.

Apalagi OJK dengan bisnis yang berkekuatan keuangan sebesar sekitar 8250 triliun, yah paling paling hanya tidak mengizinkan pihak pihak yang bertanggung jawab memimpin OJK untuk tidak dipilih lagi…Heubat…

Tapi tulisan ini bukan memfokus kepada urusan kriminalitas yang memang menjadi tugas KPK dan biarlah kalau ada skandal, ini akan mencuat sendiri di waktu waktu mendatang setelah orang yang berintegritas dipilih masuk dan membongkarnya. Baca juga Jokowinomics.com : tulisan dengan judul : Bank Sulut raib 450 milyar, OJK terlibat?.

Yang akan kami soroti untuk pemilihan DK OJK ini adalah bagaimana OJK ke depan. Kompas 27 Februari 2017, memuat berita OJK sesuai fungsi dan tugas nya masih banyak belum selesai. Sektor Keuangan masih terjebak persoalan klasik, asset masih dikuasai perbankan yakni 70 persen.sementara potensi lain seperti pasar modal asuransi dan dana pensiun stganan dikisaran 30 persen.

Internediasi perbankan belum optimal apalagi ada pembatasan suku bunga  deposito sehingga cenderung menimbulkan perang sukubunga dan biaya dana tidak turun.
Akhirnya target suku bunga kredit turun  menjadi  satu angka tidak tercapai. Ini pekerjaan rumah yg tidak diselesaikan dengan baik oelh OJK. Weleh weleh weleh.

Sumber lain mengatakan bahwa tugas DK OJK sekarang yang terbiarkan adalah konsolidasi perbankan untuk menurunkan sukubunga kredit dan keseimbangan peran pengawasan serta mendorong sektor keuangan.

Dengan adanya aturan bank sistemik, bank yang masuk kategori ini diminta membuat modal pencegahan krisis. Ratio kecukupaan modal (CAR) perbankan sekarang sudah mencapai 22,9 persen, belum dana pencadangan dan dana persiapan krisis. Akhirnya dana menganggurnya banyak. Dana menganggurnya itu seharusnya bisa untuk kredit.

Suara lain mengatakan pilih lah orang orang yang praktisi agar tidak membawa kepentingan korporasi.

Nah lho, mungkin akhlak dan integritas yang dimiliki DK ojk sekarang bukan seperti bagi bagi uang atau proyek bancakan seperti KTP El. tapi lebih kepada melindungi kepentingan korporasi.

Suara lain lagi meminta kepada siapa pun yang menjadi DK OJK juga mampu memberi  pembinaan serta perlindungan konsumen. Dan ini memang perlu. Beberapa waktu lalu kami mengangkat BANK NISP bekerja sama dengan Rentenir, akhir nya OJK dibawah pengawasan Nelson Tampubolon menjawab bahwa Bank NISp sudah melakukan hal yang benar padahal jelas banyak bukti bahwa bank NISP merampok asset orang bekerja sama dengan rentenir.

Soal kerjasama bank dengan rentenir saja yang menipu orang kecil saja tidak bisa diselesaikan oleh OJk. Wah wah wah…

Juga marak belakangan tentang kerugian masyarakat kecil dengan maraknya investasi bodong.  Hal ini akan kami buat dalam ulasan tersendiri bagaimana bursa komoditi tidak diawasi OJK hanya oleh Bapepti,  padahal pasar modal bapepam sudah masuk pengawasan OJK, karena konon ada setumpuk uang dalam karung yang di bagi ke anggota dewan untuk membuat UU dimana bisnis Commission House dan future dan emas , investasi bodong yang marak tapi tidak bisa di awasi OJK.

Last but not least, berbahaya kalau DK OJK sama neolibnya dengan Bank Indonesia yang ikut menyumbang kebijakan yang hanya akan membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin akan makin miskin.

Bantulah pemerintah di bawah Jokowi untuk melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan menghabisi kesenjangan.

Semoga.