BERBAGI
jokowinomics Trans Pacific Partnership
Trans Pacific Partnership

Jakarta, jokowinomics.com (Published on 13 Okt 2015) : Hari pertama setelah Presiden Donald Trump masuk White house, surat pertama yang di tanda tangani beliau adalah membatalkan TPP. Berikut ini tulisan Theo F Toemion pada tanggal 13 Oktober 2015.

Dari sekian banyak masalah yang membungkus pemerintahan Obama hari ini, salah satu yang terpelik adalah masalah Trans Pacific Partnership (TPP) dengan filosofi perdagangan bebas sebagai landasan. Di satu sisi, kebijakan ini kelihatannya seperti kue yang enak bagi negara-negara kawasan Pasific Asia Pasific termasuk Indonesia.

Tapi apakah benar demikian?

Amerika seperti sedang memakan buah simalakama dengan kebijakan TPP ini, khususnya bagi mereka yang ada di dalam pusaran ekonomi menengah ke bawah yang memang dari hari ke hari kian terjepit. So pasti TPP akan menambah nelangsa kaum pekerja negeri Paman Sam.

Seiring dengan “menghilang”nya kaum pekerja dari kalangan kelas menengah, semakin menganga pula jurang pemisah antara kaya dan miskin. Penyakit sosial inilah yang kini mengintai Amerika.

Oleh sebab itu ada dualisme pandangan di dalam kongres Amerika, menyikapi wacana pemberlakuan TPP dalam waktu dekat ini. Ada empat hal yang kini menjadi kekuatiran bagi mereka yang memilih menolak TPP.

Hal pertama adalah fakta bahwa TPP muncul akibat gagalnya pakta perdagangan dimana Amerika terlibat secara langsung. Antara lain NAFTA, CAFTA, Permanent Normal Trade Relations (PNTR) dengan China, serta perjanjian kerja sama perdagangan dengan Korea Selatan. Gembar gembor dari pemrakarsa perjanjian ini mengatakan akan ada banyak lapangan kerja baru bagi warga Amerika. Kenyataannya, semua tidak lebih dari propaganda kosong belaka.

Sejak 2001, hampir 60 ribu perusahaan manufaktur bankrut, dan terpaksa tutup di kota-kota Amerika. Sebagai imbasnya, diperkirakan 4,7 juta lapangan kerja menguap tanpa bekas. NAFTA di lain pihak, telah menyebabkan hilangnya 700 ribu lapangan kerja. Sementara persetujuan dagang dengan China, pada akhirnya membekukan 2,7 juta pekerjaan. Di tambah dengan Korea Selatan yang mengakibatkan 75.000 warga Amerika menjadi pengangguran.

Meskipun perjanjian-perjanjian perdangan yang dilakukan Amerika dengan negara Asia Pasifik, bukan merupakan satu-satunya masalah dalam ekonomi Amerika, tidak bisa disangkal juga bahwa persoalan ini membuat Obama semakin kehilangan tidur nyenyaknya.

Sementara itu, TPP juga menggiring kaum pekerja Amerika untuk bersaing dengan kaum buruh di seantero Asia Pasifik. Sebut saja negara-negara Asia Tenggara, kemudian China dan Korea Selatan. Masalah skill kerja, mungkin pekerja Amerika masih sedikit lebih baik dari pekerja kawasan Asia.

Tapi dari segi gaji, apakah mau para pekerja Amerika dibayar 56 sen per jam? Sementara di dalam negeri, gaji minimun untuk pekerja manufaktur paling rendah berada di kisaran 10 US dolar per jam.

Tapi inilah faktanya. Pekerja di kawasan Asia Pasifik jauh lebih murah dibanding Amerika, Eropa atau Australia. Tak heran secara berjemaah, semua pabrikan Amerika dan Eropa, memindahkan pabrik mereka ke kawasan Asia Pasifik. Dengan ekonomi yang semakin sulit, maka pilihan realistis adalah mencari negara-negara dengan production cost terendah, namun keuntungan tak bergeming.

Tampaknya posisi Amerika ibarat daging di dalam sandwich. Terjepit dari segala penjuru. Ideologi “Free Trade” muncul dari otaknya Paman Sam. Ironisnya, konsep Free Trade ini malah menjadi bumerang bagi pencetusnya. Tak heran banyak warga Amerika yang kemudian bertanya, jika ini adalah free trade yang dimaksud –menjadi pembunuh kaum pekerja-, lantas apa manfaatnya?

Propaganda Amerika yang kerap beraksi seperti “malaikat penolong”, malah menjadi momok pagi perekonomian dalam negeri. Mencoba untuk meningkatkan taraf hidup negara-negara berkembang, tapi mengorbankan masyarakat kelas menengah di dalam negeri sendiri.

Hal kedua adalah, siapa “the winner” dan “the looser” di dalam kebijakan TPP ini.

Bagi banyak perusahaan raksasa Amerika yang saat ini lebih suka mempekerjakan buruh dari negara-negara China, Mexico, Vietnam, India dan juga Indonesia, serta negara lain yang upah buruhnya rendah, kebijakan TPP tentu saja menjadi primadona baru. Jelas, pengeluaran akan jauh diminimalisasi. Dengan disahkannya TPP, berarti lebih mudah bagi korporasi-korporasi raksasa ini untuk mengimpor buruh dari luar Amerika.

TPP juga menjadi favorit bagi Wall Street, serta perusahan-perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Untuk mereka, keuntungan lebih besar jelas sudah ada di depan mata.

Namun di sisi koin yang lain, TPP menjadi mimpi buruk. Serikat-serikat buruh di seantero Amerika yang mewakili jutaan kaum pekerja kelas menengah, sangat menentang disahkannya undang-undang TPP. Sebabnya hanya satu yaitu, potensi hilangnya jutaan lapangan pekerjaan bagi warga Amerika.

Di samping itu, upah buruh akan semakin tertekan karena harus bersaing dengan rendahnya upah di kawasan Asia Pasifik. Bagi mereka, akan semakin mudah bagi perusahaan-perusahaan multi nasional dalam menurunkan standar gaji dan standar hidup di Amerika.

Tidak hanya serikat buruh, lembaga keagamaan Amerika juga menolak diberlakukannya rancangan undang-undang TPP tersebut.

Lalu mana yang harus dipilih. Di pihak mana kita harus berdiri?

Wall Street dan korporasi Amerika, ataukah Serikat Buruh dan lembaga keagamaan yang mewakili puluhan juta warga Amerika?

Lantas bagaimana dengan negara-negara Asia Pasifik termasuk di dalamnya Indonesia?

Hal ketiga yang menjadi kekuatiran adalah TPP akan memberikan hak kepada perusahaan multi nasional untuk “merusak” tatanan hukum negara-negara yang akan terlibat di dalam persetujuan ini. Sederhananya, demi keuntungan besar, tidak apa-apa jika konstitusi harus menjadi tumbal. Dalam TPP, telah dirancang sebuah skema untuk melindungi kepentingan korporasi, dengan hukum dan undang-undang lokal menjadi pesakitan. Adapun skema itu dikenal dengan nama Investor State Dispute Settlement (ISDS).

Fakta telah bermunculan. Lihat contoh-contoh berikut:

Perusahaan rokok terbesar dunia, Phillip Morris baru-baru ini menuntut pemerintah Australia, sehubungan dengan undang-undang dilarang merokok untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun. Sejak Australia menjadi negara berdaulat, peraturan pemerintah mengenai pembatasan usia merokok, sudah dikenal. Namun dengan sistem TPP, perusahaan tembakau seperti Phillip Morris berhak mengajukan “pra peradilan” untuk membatalkan undang-undang tembakau ini, demi rakusnya mengeruk keuntungan. Dalam hal ini, bukan undang-undangnya saja yang digugat, tapi nasib jutaan anak muda di bawah 17 tahun berada di jurang resiko karena terpapar langsung dengan kebebasan untuk merokok. Pemerintah Australia harusnya diberi penghargaan dengan kebijakan pelarangan rokok untuk anak-anak. Tapi dengan TPP, mereka malah dituntut di pengadilan internasional. Sangat jahat.

Kemudian ada Vattenfall, sebuah perusahaan energi asal Swedia. Mereka menuntut ganti rugi sebesar 55 miliar dolar kepada pemerintah Jerman, karena melarang investasi Vattenfall di bidang industri nuklir. Rakyat Jerman seharusnya bisa memilih energi jenis apa yang mereka ingini, ketimbang dipaksa harus menggantungkan kesejahteraan dan ketenteraman negeri mereka di tangan para hakim di pengadilan internasional.

Lalu ada sebuah perusahaan pengolah limbah asal Perancis bernama Veolia. Mereka menuntut pemerintah Mesir membayar kompensasi sebesar 110 juta dolar dan membawa persoalan ini ke Mahkamah Internasional, karena pemerintah Mesir menaikkan upah minimum di negaranya. Denga kata lain, menurut perusahaan Perancis ini, Mesir melakukan “tindak kriminal” karena ingin menyejahterakan rakyatnya sendiri. Aneh tapi nyata.

Dalam hal ini, tatanan demokrasi sedang dirusak oleh korporasi raksasa yang bertujuan mengeruk keuntungan, tanpa memikirkan nasib orang banyak. Masa iya, ketika pemerintahan suatu negara ingin melindungi warga negaranya sendiri, malah diseret ke Mahkamah Internasional dan membayar denda selangit, karena keuntungan perusahan-perusahan besar ini berkurang?

Faktanya, inilah yang akan terjadi jika TPP nantinya diberlakukan.

Hal ke empat yang menjadi kekuatiran adalah, TPP didukung oleh perusahaan farmasi. Akhirnya harga-harga obat di seluruh dunia akan semakin mahal –termasuk juga obat di banyak negara miskin-. Perusahaan farmasi mencoba dengan segala cara, supaya obat-obat generik pada akhirnya akan lenyap dan tidak dipakai lagi di dalam komunitas masyarakat. Tentu saja tidak peduli dengan rakyat miskin yang hanya bisa membeli obat-obat generik. Sebuah organisasi kemanusiaan di Amerika, Doctors Without Borders, mengatakan bahwa TPP akan menjadi pembunuh keji bagi masyarakat negara-negara berkembang di seluruh dunia.

Indonesia bisa menarik pelajaran dari rancangan undang-undang yang sedianya akan diberlakukan dalam waktu dekat ini di Amerika. Negara kita sudah demikian terjajah oleh Letter of Intent IMF. Bukan tidak mungkin, bahwa TPP juga akan membawa pengaruh untuk perekonomian negeri ini.

Bukankah ada sebuah pepatah yang berkata, “Jika Amerika bersin, maka seluruh dunia akan menderita Flu?”

Saat ini Indonesia belum masuk ke dalam skema kerja sama ini. Tapi ingat, negeri elok nan menawan ini selalu menjadi putri cantik yang terlalu elok untuk tidak di rayu. Bukan tidak mungkin rayuan itu akan segera menghampiri Indonesia.

Kita tidak bisa lagi diobok-obok demi kepentingan beberapa korporasi raksasa yang hanya mengejar keuntungan, tanpa bahkan memikirkan nasib penduduk lokal suatu negara. Tentu kita masih menghendaki ada obat murah dengan kualitas bagus.

Masa iya, kita rela pemerintah Indonesia dituntut di Mahkamah Internasional dan didenda dengan uang begitu besar, hanya karena pemerintah mencoba melindungi warganya sendiri dari jurang kemiskinan?

Sudah cukup IMF merenggut kemerdekaan yang didapat dengan darah, jiwa dan airmata. Jangan lagi “londo-londo” barat itu diberikan kesempatan untuk mengangkangi kedaulatan republik ini. Iming-iming Trans Pacific Partnership harus diwaspadai pemerintah, jika nanti undang-undang itu diberlakukan di Amerika Serikat.

Jangan sampai kita kecolongan lagi. Saat ini saja kita masih terengah-engah untuk lepas dari jerat dan kandang IMF.

Enough is enough. Tidak perlu ditambah lagi. Ingat bahwa pemerintah tetap mesti memperjuangkan Trisakti.

JAS MERAH, itu yang harus selalu diingat.

Jangan pernah menggantikan “Jas Merah” itu dengan jubah imperialisme dan kapitalisme. Di tengah gencarnya panggilan Ibu Pertiwi supaya Presiden Joko Widodo kembali pada marwah Trisakti, hendaknya selalu menjadi awasan bahwa banyak jebakan maut untuk republik ini yang kapan saja bisa datang menghampiri, terbungkus manis dalam kemasan investasi serta bantuan luar negeri.

Bagaimanapun juga, Jas Merah akan selalu menjadi senjata untuk menghantam serigala-serigala berbulu domba.